antro smajekulo

Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi dan priorita tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Diantara beberapa suku bangsa yang berpengaruh, cara berfikir Suku Jawa kelihatan paling dominan. Dimana jumlah masyarakat Jawa mendominasi kehidupan politik dan pusat pemerintahan berada di Jawa. Pola umum perilaku masyarakat Jawa bahwa meeka cenderung menghindarkan diri pada situasi konflik mereka karena selalu mudah tersinggung. Konsep dalam masyarakat Jawa membentuk pola “tindak-tanduk yang wajar” yang berupa pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi. Menyakiti dan menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakanyang “kasar”. Selain itu, hal yang mempengaruhi masyarakat untuk pilihan berpolitik adalah agama. Dimana, masyarakat dalam semua aspek kehidupannya banyak dipengaruhi oleh agama. Dengan adanya hal ini, maka banyak partai yang mengatas namakan agama untuk menarik perhatian masyarakat. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai peran sosial agama dan Kyai dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia telah melewati berbagai macam transisi politik nasional. Pada awal Kemerdekaan, sistem kepartaian di Indonesia diwarnai oleh politik aliran yang kuat. Keadaan itu berubah pada masa Orde Baru di mana terjadi penyederhanaan ideology partai dan adanya hegemoni yang kuat dari Golkar. Setelah rezim Orde Baru runtuh, angin reformasi membawa perubahan yang s

Signifikan pada sistem politik di Indonesia. Runtuhnya Orde Baru berarti membuka ruang seluas-luasnya terhadap ideologi-ideologi baru untuk bertarung dalam ranah politik.

Reformasi dianggap sebagai titik tolak bagi proses demokratisasi pada segala aspek kehidupan politik dan berkenegaraan di Indonesia. Banyak partai politik baru berdiri setelah Reformasi dan masing-masing membawa ideologi yang berbeda. Keadaan tersebut tidak terlepas dari disahkannya UU No 2 Tahun 1999 yang memberikan kebebasan bagi semua partai politik di Indonesia untuk menentukan ideologinya masing-masing. Pada Pemilu 1999, tercatat ada 48 partai politik peserta pemilu dari total 141 partai baru yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM.

Geertz menyebutkan secara umum ada tiga orientasi aliran dalam masyarakat Jawa yaitu Santri, Priyayi dan Abangan. Walaupun hanya di Jawa, pengelompokan tersebut dapat menggambarkan aliran ideologi yang berkembang di masyarakat Indonesia. partai - partai politik pada waktu itu juga mengikuti jalur religius-sekuler tersebut dalam menentukan ideologi yang mereka anut agar mendapat dukungan dari masyarakat yang sealiran. Herbert Feith dan Lance Castle kemudian mengelompokan partai politik peserta Pemilu 1955 ke dalam lima aliran yaitu Komunisme, Sosialisme Demokratik, Nasionalisme Radikal, Tradisional Jawa dan Islam.

Mengapa partai - partai politik di Indonesia cenderung untuk mengikuti jalur-jalur religius-sekuler sebagai dasar ideologi mereka? Masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat terpengaruh oleh sistem-sistem nilai sosial yang berlaku di lingkungan mereka. Pada konteks ini, ideologi partai dan orientasi aliran di masyarakat juga terpengaruh oleh sistem nilai tersebut. Geertz menyatakan bahwa nilai-nilai primordialisme adalah yang paling mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk dalam konteks politik. Primordialisme tersebut meliputi nilai-nilai agama, ras, suku dan etnisitas.

Sebagai akibat dari primordialisme tersebut, stratifikasi dalam masyarakat di Indonesia tidak secara vertikal berdasar pada kelas, tetapi lebih berdasarkan pada kultur atau secara horizontal. Misalnya masyarakat Indonesia sudah terlanjur terdogma bahwa Presiden Indonesia harus orang Jawa dan Islam. Segmentasi tersebut pada akhirnya akan menular pada partai politik yang ditunjukkan dengan label ideologi mereka. Sebagai contoh sebuah partai politik akan merasa lebih bangga bila mereka dianggap sebagai representasi partai Islamis atau Nasionalis. Tidak ada partai politik yang secara spesifik mendefiniskan partai mereka misalnya sebagai partai Buruh atau partai Konservatif.

Hubungan partai politik di Indonesia dengan isu kelas sosial hanya sebatas isu dan kebijakan saja. Pada umumnya, semua partai politik di Indonesia mengangkat isu-isu sosial seperti ekonomi, pengangguran  dan kesenjangan sosial. Mereka tidak secara khusus menggunakan isu sosial tersebut sebagai paradigma utama dalam menjalankan kebijakan-kebijakan partai politik, hanya sebagai jargon kampanye saja. Karena itu sering terjadi kebijakan partai politik lebih berorientasi kepada kepentingan golongan daripada berorientasi kerakyatan.

Seharusnya apapun ideologi partai, baik itu berbasis agama, nasionalis atau sosialis, keadaan sosial masyarakat di Indonesia harus menjadi perhatian utama. Isu primordialis dalam dunia politik juga seharusnya tidak diangkat terlalu jauh karena dapat mengelompokkan masyarakat Indonesia ke dalam faksi-faksi tertentu. Pada akhirnya keadaan tersebut dapat berpotensi menghadirkan disintegrasi bangsa karena banyaknya konflik kepentingan.

Musim kompetisi politik, musimnya pula berkunjung ketempat Kyai dan santri. Itu selalu terjadi. Mulai dari pemilihan kepala desa, kepala daerah, hingga pemilihan presiden. Pemilu Presiden 2009 ini, Kyai pun tak tertinggal menjadi sasaran utama para capres untuk memasarkan dirinya, tak terkecuali juga tebar uang saku.

Kyai dan politik sepertinya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan bangsa ini. Era kemerdekaan, para Kyai ikut andil besar dalam menyumbangkan kemerdekaan. Laskar berbasis Kyai tak sedikit muncul. Seperti Hizbul Wathan yang dipimpin oleh tokoh NU. Di era demokrasi pemilihan langsung era reformasi ini, peran Kyai semakin menonjol. Setidaknya partai politik berbasis Kyai dan santri tumbuh bermunculan. Indonesia bahkan pernah pula dipimpin seorang Kyai dari NU, KH Abdurrahman Wahid alias Gud Dur yang juga mantan Ketua Umum PBNU.

Aura Kyai memang mampu merubah para elit politik yang berkeinginan melakukan mobilisasi vertikal (berkuasa). Ini bukan tanpa sebab. Kharisma yang dimiliki Kyai serta pengikut yang banyak adalah muaranya. Karena, di basis pesantren seperti di Jawa Timur, satu pesantren memiliki ribuan santri. Hal tersebut menjadi penyumbang suara signifikan jika mampu mempengaruhi dan mengajak Kyai yang juga diharapkan mampu mempengaruhi para santrinya. Tidak aneh jika menjelang pemilu presiden 2009, sejumlah Kyai dan pesantren mendapat kunjungan para capres. Tidak aneh pula jika menyaksikan Kyai kini lebih sering berada di hotel mewah melakukan pertemuan dengan capres, bukan lagi di majelis taklim untuk mengaji.

Hal ini terjadi bukan tanpa soal jika pasca reformasi ini keterlibatan Kyai dan ulama dalam politik praktis menimbulkan persoalan serius, tetapi kunjungan para capres atau tokoh politik bukanlah kunjungan gratis, melainkan memberi uang saku untuk Kyai menjadi tradisi yang melekat.

Bagi guru besar sosilogi agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bambang Pranowo, pengaruh Kyai memang cukup besar dalam mempengaruhi umat atau santrinya. Namun, Bambang menilai, selama 10 tahun terakhir ini terajdi pergeseran peran Kyai di mata masyarakat. Tidak sepenuhnya fatwa Kyai dipatuhi santri dan umat. Jika fatwa tentang keagamaan, dipatuhi secara mutlak, namun jika urusannya politik sudah tidak lagi.

Tidaklah haram bagi Kyai untuk berpolitik, namun politik moral yang jauh lebih tepat daripada politik praktis dengan memihak pada satu kelompok. politik nilai yang diperankan Kyai harusnya terus dijaga sebagai kekuatan masyarakat sipil yang selalu mengingatkan para pemimpin dan mengawal kepentingan umat.